Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah pada awal tahun 2022 lalu memiliki ide untuk membentuk Badan Layanan Umum (BLU) batu bara. Badan tersebut berfungsi untuk menarik iuran para perusahaan batu bara dibarengi dengan pelepasan harga batu bara dalam negeri ke mekanisme pasar.
Ide pembentukan BLU Batu Bara itu sempat heboh di awal tahun 2022, karena pada saat itu PT PLN (Persero) terancam kekurangan pasokan batu bara untuk kebutuhan listrik miliknya. Produsen batu bara lebih memilih ekspor batu bara karena harganya sedang tinggi ketimbang menyuplai ke PLN yang harganya dipatok US$ 70 per ton.
Atas dasar itu, pembentukan BLU Batu Bara diklaim bisa menjadi jalan tengah pemenuhan batu bara dalam negeri sesuai dengan harga pasar, namun perusahaan memberikan kutipan iuran kepada pemerintah dari selisih harga yang ditetapkan dalam batu bara DMO.
Lalu apa kabar pembentukan BLU Batu Bara itu?
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batu Bara (Aspebindo), Anggawira mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih menanti terbentuknya BLU Batu bara di dalam negeri. Mengingat BLU sendiri merupakan salah satu wujud dari pemerataan untuk pemanfaatan batu bara itu sendiri.
"Kami menanti kebijakan seperti BLU, bagi teman-teman yang berorientasi ekspor tetap harus ada keseimbangan, gak hanya pembayaran dari denda tapi kemarin dari permen yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM sudah sangat progresif, kita sempat komplain tapi ini bagian daripada mengantisipasi agar pemerintah mampu mendapat pasokan batu bara dalam negeri," ujar dia dalam acara Closing Bell, CNBC Indonesia dikutip Rabu, (04/01/2023).
Oleh sebab itu, ia pun menunggu tindak lanjut kebijakan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan untuk dapat memformulasikan dan merealisasikan pembentukan BLU ini. Apalagi proses penyusunan BLU sendri sudah berjalan hampir setengah tahun lamanya.
"Kita menanti polanya seperti apa, kami dari Aspebindo mendukung langkah langkah yang dilakukan pemerintah, tapi ada sinergi dan kolaborasi, jangan seperti kemarin kita diterbitkan permen tanpa adanya proses sosialisasi yang lebih jauh kepada kita, jangan sampai ini menjadi tools saja untuk menakuti nakuti untuk memenuhi DMO," kata dia.
Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya menargetkan pembentukan Entitas Khusus Batu Bara atau Badan Layanan Umum (BLU) yang memungut iuran batu bara dapat berjalan pada kuartal pertama tahun depan.
Dengan demikian, harga batu bara khusus dalam negeri atau DMO untuk pembangkit listrik akan dilepas ke mekanisme pasar. Meski begitu, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan PT PLN tetap akan tetap membayar batu bara senilai US$ 70 per ton dalam skema BLU ini.
Adapun dengan skema BLU, selisih antara harga pasar dengan harga yang ditetapkan di PLN nantinya akan ditutup melalui dana pungutan atau iuran ekspor batu bara perusahaan tambang.
"BLU dalam proses nanti pak Sekjen yang menyiapkan. Jadi kita harapkan kuartal 1 tahun depan sudah berjalan," ujar Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (2/12/2022).
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan bahwa dana kompensasi yang dipungut dari total penjualan batu bara, baik ekspor maupun domestik setiap perusahaan tambang nantinya bervariatif. Hal tersebut tergantung dengan kalori yang diproduksi perusahaan tambang.
"Itu nanti yang tiap-tiap perusahaan itu mengajukan RKAB. Termasuk rencana produksinya berapa, kalorinya, nanti di situ ditentukan tarif kompensasi yang akan disetor kayak PNBP itu kan disetor langsung ke dalam rekening tertentu," ungkap Menteri Arifin.
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya
Dana Kelolaan BLU Batu Bara Ditaksir Bisa Rp 350 Triliun
(pgr/pgr)
Sempat Heboh, Apa Kabar Ide Badan Pungutan Iuran Batu Bara? - CNBC Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment