Sejumlah pejabat dan politikus di sejumlah negara sempat membuat Indonesia gerah karena mendukung Papua merdeka.
Isu ini mencuat setelah tokoh sekaligus aktivis gerakan Papua merdeka, Benny Wenda, mengklaim Selandia Baru adalah pendukung kuat Papua Barat pada Rabu (22/2). Hal itu diutarakannya saat diwawancarai Radio New Zealand (RNZ) soal penyanderaan pilot Susi Air yang berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.
Dalam wawancara itu, Benny menyerukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk membebaskan Mehrtens karena Selandia Baru merupakan pendukung Papua Barat. Ia bahkan mengklaim Selandia Baru dan gerakan Papua merdeka berhubungan sangat baik.
Berikut deret negara yang sempat bikin RI gerah karena beberapa pejabat dan organisasinya mendukung Papua merdeka:
1. Inggris
Pada 2016 lalu, ketua Partai Buruh Inggris menyatakan dukungan terhadap Papua Barat saat berpidato dalam pertemuan kelompok itu di London.
Dalam pertemuan itu, ia menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat.
"Pada dasarnya apa yang kami lihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh piagam PBB dan undang-undang tentang dekolonisasi," kata Corbyn, seperti dikutip The Guardian.
Ia kemudian berujar, "Sebagai anggota parlemen saya mendukung mereka, sebagai anggota kelompok ini dan sebagai mantan wakil ketua kelompok hak asasi manusia semua partai."
Corbyn merupakan salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat (Parliamentarians for West Papua /IPWP). Beberapa tokoh Inggris yang masuk kelompok ini di antaranya eks parlemen Oxford Andrew Smith, eks anggota parlemen dari Pentregarth, dan eks uskup Oxford.
Dia juga berjanji akan membahas daftar rekomendasi dalam laporan Proyek Politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh.
Dalam rekomendasi itu, ia menyerukan kunjungan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemulihan bagi lembaga swadaya masyarakat, dan menginterogasi perusahaan asing di Papua Barat
Menurut dia, rekomendasi itu merupakan strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat ke pengakuan dunia.
"Memaksanya ke dalam agenda politik, memaksanya ke PBB, memaksa pengungkapannya dan pada akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat membuat pilihan jenis pemerintahan yang mereka inginkan dan jenis masyarakat di mana mereka ingin hidup," ujar Corbyn lagi.
Corbyn juga menjadi salah satu sosok di balik peluncuran Deklarasi Westminster. Pernyataan ini menyerukan penentuan nasib sendiri rakyat Papua.
Dukungan segelintir pihak di Inggris terhadap Papua Barat juga muncul dari Dewan Keamanan Oxford (Oxford City Council).
Pada 2019, mereka memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda. Benny juga saat ini masih hidup dalam pengasingan di Inggris.
Indonesia kemudian merespons dengan mengutuk keras keputusan Dewan Kota Oxford. Penghargaan itu disebut bisa menjadi legitimasi bagi Benny dan kelompoknya untuk meningkatkan aksi kekerasan melawan warga sipil.
Namun, Pemerintah Inggris telah menegaskan kembali dukungannya terhadap keutuhan wilayah Indonesia dan mengakui Papua sebagai bagian integral dari Indonesia.
Melalui pernyataan tertulis yang dirilis di situs resminya, Kementerian Luar Negeri Inggris menggarisbawahi bahwa sikap lama Pemerintah Inggris terhadap Papua tidak berubah.
"Kehadiran Wenda di Inggris tidak berarti bahwa Pemerintah Inggris mendukung posisinya tentang kedaulatan Papua, dan penghargaan dari Dewan Kota Oxford tidak ada hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Inggris," kata pernyataan tersebut seperti dikutip Antara.
2. Selandia Baru
Pada 2017 lalu, setidaknya 11 anggota parlemen dan politikus di Selandia Baru turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani Deklarasi Westminster.
Para politikus itu yakni Catherine Delahunty, Mojo Mathers, Jan Logie, dan Stefan Browning, dari Partai Hijau; Louisa Wall, Carmel Sepuloni, Adrian Rurawhe, dan Aupito S'ua William Suo dari Partai Buruh.
Kemudian Adrian Rurawhe dari partai Nasional dan Marama Fox dari Partai Maori.
"Sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi, yang seperti Anda ketahui menyerukan referendum, diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri," kata Delahunty, seperti dikutip Pacific Media Center.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
9 Negara Sempat Bikin RI Gerah Gegara Ada yang Dukung Papua Merdeka
BACA HALAMAN BERIKUTNYA9 Negara Sempat Bikin RI Gerah Gegara Ada yang Dukung Papua Merdeka - CNN Indonesia
Read More
No comments:
Post a Comment