Menko Polhukam Mahfud Md menceritakan dirinya sempat heran saat mengetahui dugaan kasus gratifikasi yang membelit Gubernur Papua Lukas Enembe di KPK sebesar Rp 1 miliar. Mahfud mengatakan dirinya langsung menanyakan ihwal itu ke KPK.
Mahfud mengatakan mulanya dia mendapat informasi ada gelombang penolakan dari masyarakat Papua saat Lukas akan diperiksa KPK. Saat itu, kata Mahfud, masyarakat Papua menilai adanya politisasi di kasus Lukas.
"Pada beberapa waktu yang lalu Lukas Enembe ditetapkan tersangka. Bukti awal yang udah confirm. Alat bukti yang sudah confirm itu dia menerima gratifikasi Rp 1 miliar. Lalu dipanggil dan akan diperiksa. Kasusnya kan akan dikembangkan itu. Nah tetapi saya terpaksa ikut bicara ke publik karena pada waktu itu di masyarakat Papua beredar undangan untuk melakukan pembangkangan sipil oleh sebuah koalisi. Kemudian undang demo untuk mengepung karena Lukas Enembe dipolitisir dengan sangkaan menerima gratifikasi Rp 1 miliar. Jadi hanya Rp 1 miliar lalu mau dibawa ke KPK," kata Mahfud dalam acara konferensi pers rilis survei Indikator Politik secara daring, Minggu (2/10/2022). Mahfud ditanya soal pandangannya agar penanganan kasus yang melibatkan Lukas di KPK berjalan sesuai koridor.
Mahfud mengaku risau dengan meluasnya ajakan demonstrasi tersebut. Mahfud lalu menanyakan ke KPK soal angka dugaan gratifikasi oleh Lukas yang menurut dia terbilang kecil.
"Makanya saya agak risau dengan selebaran undangan itu karena itu resmi. Saya dikirimi oleh berbagai pihak termasuk oleh mendagri, kemudian saya tanya ke KPK dan ke pihak lain, 'apakah betul Lukas Enembe itu hanya gratifikasi Rp 1 miliar? Kok kecil amat. Biaya ngurusnya aja udah Rp 5 miliar', saya bilang, perkara ini. Masak Rp 1 miliar ditetapkan tersangka," ujar dia.
Di saat itulah, lanjut Mahfud, KPK membeberkan bahwa dugaan gratifikasi oleh Lukas mencapai ratusan miliar. Angka itu diduga bakal muncul setelah kasus Lukas dikembangkan di KPK.
"Lalu KPK mengatakan, 'Tidak, Pak. Ini ratusan miliar, tapi yang pertama baru Rp 1 miliar. Nanti akan dikembangkan seperti di kasus korupsi lain misalnya bupati mana itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah'. Itu buktinya semulanya kan hanya Rp 50 juta, tetapi setelah diperiksa, dikembangkan itu ratusan miliar. Rumahnya disita, orang lain dipanggil. Gitu nanti', katanya. 'Tapi yang Rp 1 miliar biar bisa manggil dulu gitu," katanya.
Sebelumnya, Mahfud Md telah menyampaikan dugaan korupsi Lukas Enembe bukan hanya Rp 1 miliar. Mahfud menyebut berdasarkan catatan laporan dari PPATK, ada ketidakwajaran penyimpangan pengelolaan uang yang jumlahnya mencapai ratusan miliar.
"Ingin yang saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatukhan kepada Lukas Enembe yang kemudian jadi tersangka bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi Rp 1 miliar, nih catatannya ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpangan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar, ratusan miliar dalam dua belas hasil analisis yang disampaikan ke KPK," kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Senin (19/9)
Mahfud menuturkan hingga saat ini sudah ada Rp 71 miliar rekening atas nama Lukas Enembe yang diblokir. Mahfud mengatakan bukan Rp 1 miliar rekening Lukas Enembe yang telah diblokir.
"Kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas Enembe per hari ini sebesar Rp 71 miliar yang sudah diblokir jadi bukan Rp 1 M," tuturnya.
Mahfud menjelaskan saat ini ada sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya yang melibatkan Lukas Enembe yang sedang didalami. Mulai dari pengelolaan dana Pekan Olahraga Nasional (PON) hingga pencucian uang.
Simak juga Video: Terpopuler Sepekan: Kondisi Lukas Enembe hingga Putri Candrawathi Ditahan
(fca/knv)Cerita Mahfud Sempat Heran Kasus Gratifikasi Lukas Enembe 'Kecil Amat' - detikNews
Read More
No comments:
Post a Comment