Risma Akui Sempat Terlambat Kirim Bantuan ke NTT - Validnews

JAKARTA – Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, bantuan untuk korban bencana alam di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sempat terlambat. Hal itu terjadi lantaran akses menuju lokasi bencana sulit untuk ditembus dan cuaca buruk.

"Contohnya di Adonara, tidak ada landasan pesawat. Jadi kita terpaksa harus mengangkat barang itu dengan manual," kata Mensos saat konferensi pers, secara virtual, Rabu (7/4) malam.

Mensos mengakui, masyarakat sempat protes akan hal tersebut. "Kita bukan tidak mau, tapi enggak bisa. Sebetulnya saya maunya dari Bima langsung ke Adonara, tapi enggak boleh terbang karena cuacanya memang tidak bagus. Jadi saya jelaskan, terus akhirnya mereka mengerti," ucapnya.

Mensos menyatakan, besok pagi sekitar pukul 05.00 WIB, ia akan kembali berangkat ke lokasi bencana. Mensos kembali lantaran khawatir masih banyak daerah yang belum tersentuh, terutama terkait kebutuhan makanan.

Menurut Risma, para pengungsi juga menginginkan adanya alat berat untuk mencari jenazah yang belum ditemukan.

"Selama ini mereka bekerja manual. Sekarang kami cari cara bagaimana alat berat itu juga kita bisa bantukan di mereka. Selain itu, kami juga membawa selain makanan, obat-obatan," jelas Risma.

Namun demikian, Risma menegaskan, pihaknya kemungkinan besok belum bisa menyediakan alat berat tersebut. Baru bisa menyediakan alat sensor, untuk memotong kayu yang sampai ini masih banyak menutup akses jalan utama, baik di NTT maupun NTB. "Tapi kita upayakan secepatnya alat berat," tegasnya.

Teknologi
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemanfaatan teknologi dalam pendistribusian bantuan sosial (bansos) adalah keharusan. Namun, kata dia, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan, termasuk masalah kesenjangan terkait keterjangkauan akses di daerah-daerah tertentu.

"Walaupun sudah ada inisiatif besar dengan adanya Palapa Ring, tapi masih ada daerah yang belum terjangkau internet. Kita harus hati-hati untuk menerapkan kebijakan digitalisasi dengan tanpa mengabaikan daerah-daerah yang belum siap atau blank spot,” kata Menko PMK pada acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, secara virtual, Rabu (7/4).

Oleh karena itu, guna mengatasi kesenjangan daerah terkait keterjangkauan akses, penyaluran bansos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero). Ia mengatakan, tugas PT Pos yakni menjelajah sampai ke pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan elektronik.

"Petugas PT Pos misalnya, ada yang bertugas mengantar (bansos) sampai tiga hari. Mulai dari jalan kaki sampai naik perahu, untuk sehingga (bantuan) sampai ke penerima sasaran," ucap Muhadjir.

Tidak hanya itu, sambung Menko, persoalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih terus disempurnakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), juga menjadi kendala kenapa penyaluran bansos nontunai belum serentak dilakukan di Indonesia.

"Ya memang kan ini dimulai sejak tahun 2016, yang ketika itu presiden menginstruksikan supaya ada proses pengalihan sistem distribusi bansos, dari yang semula tunai dan kemudian dialihkan menjadi sistem transfer nontunai," kata Muhadjir.

Muhadjir mengakui, hal yang paling positif dari sistem penyaluran bansos nontunai adalah bisa mengecek apakah bantuan telah tersalurkan atau belum. Selain itu, juga bisa memastikan apakah bantuan tersebut sudah diambil atau belum oleh penerima manfaat.

Muhadjir yang juga Ketua Tim Pengendali Bansos mengungkapkan, berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, penyaluran bansos akan tetap dilakukan seiring perbaikan DTKS. Inovasi digitalisasi, ke depannya diharapkan bisa mengatasi persoalan data sehingga penyaluran bansos sesuai dengan yang ditargetkan.

"Kemenko PMK sebetulnya lebih fokus daripada kepastian bahwa bantuan yang diberikan itu memang betul-betul termanfaatkan dengan baik. Karena ternyata walaupun sudah sampai di tangan penerima, manfaat itu belum tentu digunakan dengan yang benar," kata dia.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pada dasarnya implementasi digitalisasi penyaluran bansos sudah berjalan sejak 2017. Namun demikian, ada beberapa aspek yang masih menjadi kendala dan perlu diperbaiki.

“Dengan adanya perubahan mekanisme yang dilakukan melalui konsep G2P 4.0, kita tentu tidak ingin hal yang sama terulang. Pemerintah juga akan mendorong perbaikan pembangunan infrastruktur hingga ke desa-desa,” ucap dia.

Konsep G2P (government-to-person) 4.0 merupakan bentuk transformasi digital, yang diyakini mampu menjadi solusi untuk mempercepat penyaluran bansos di Indonesia. (Maidian Reviani)

Let's block ads! (Why?)

Risma Akui Sempat Terlambat Kirim Bantuan ke NTT - Validnews
Read More